Home / berita umum / Pada Era Joko Widodo, Tentara Banyak Dilibatkan Untuk Urusan Sipil

Pada Era Joko Widodo, Tentara Banyak Dilibatkan Untuk Urusan Sipil

Pada Era Joko Widodo, Tentara Banyak Dilibatkan Untuk Urusan Sipil – Cabut dwi-fungsi ABRI!” ialah salah satunya jargon yang sangat banyak dikumandangkan di jalanan oleh beberapa pemuda-mahasiswa sebelum Soeharto jatuh sampai periode awal reformasi. Itu ialah satu dari beberapa amanat pergerakan reformasi, yang, sayangnya, belumlah benar-benar terealisasikan walau presiden sudah bertukar berulang-kali.

Alih-alih kembalikan tentara ke barak, yang berlangsung malah demikian sebaliknya: pimpinan sipil, termasuk juga Joko Widodo, justru dengan sadar menarik kembali mereka ke tengahnya kita. Usaha ini berlangsung di dalam biasanya Jokowi bicara masalah netralitas aparat. Dia menjelaskan masalah netralitas ini, contohnya, waktu memberi pengarahan pada beberapa ribu babinsa di Balai Prajurit di Makassar, 29 Juli tahun kemarin.

Ide penting dwifungsi ialah keikutsertaan angkatan perang dalam politik. Konseptornya ialah Jenderal (Purn.) Abdul Haris Nasution saat menjabat Kepala Staf Angkatan Darat. Nasution mengenalkan ide “jalan tengah” yang jadi embrio dwifungsi. Jalan tengah buka jalan buat militer untuk berpolitik, bahkan juga mencampuri masalah sipil atas nama “kestabilan nasional” di masa datang.

Bila pemahaman masalah dwifungsi ini yang dipegang, jadi kita dapat menyebutkan beberapa masalah yang memberikan indikasi kembalinya dwifungsi itu di masa Jokowi. Kita dapat juga menyebutkan beberapa keinginan Jokowi ke tentara yang sebenarnya benar-benar di luar pekerjaan penting mereka—berperang serta mengawasi teritori negara.

Contoh-contoh ialah pelibatan tentara dalam project swasembada beras sampai menertibkan demo serta berhenti buruh.

Pelibatan tentara untuk ‘mencetak sawah’ dikerjakan dengan basic kesepakatan kerja sama pada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman serta Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo pada Januari 2015. Sesaat pelibatan tentara menertibkan demo/berhenti ialah berdasar pada nota kesepakatan pada Polri serta TNI pada awal tahun 2018.

Yang terbaru, kemauan Jokowi untuk menangani permasalahan perwira nonjob di internal TNI dengan membuat 60 pos baru. Gagasan ini lalu ditranslate Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, diantaranya dengan mendistribusikan beberapa perwira itu ke kementerian. Hadi bahkan juga mewacanakan peletakan ini ditata serta dimasukan dalam revisi UU TNI.

Saran ini dipandang permasalahan karena mengkhianati agenda reformasi. “Itu jelas permasalahan. Kita mesti ingat UU TNI menjadi dasar jelas mengendalikan batasan buat TNI untuk melakukan aktivitas di luar pekerjaan intinya. Pemerintah mesti berhati-hati bila membuat revisi UU TNI menantang semangat reformasi karenanya akan begitu menyedihkan,

Juga demikian dengan pengamat militer sekaligus juga dosen FISIP UPN Veteran Jakarta, Beni Sukardis. Beni katakan, wawasan ini seperti seperti langkah mundur. “Itu, kan, kembali pada dwifungsi ABRI. Kurang pas jika ia [TNI] masuk ke lembaga-lembaga sipil kembali,” tuturnya.

Supaya bisa tempatkan beberapa perwira itu, UU TNI harus direvisi. Buat Direktur Imparsial Al Araf, bila ketentuan itu jadi dirubah untuk memuluskan langkah menyerap tentara di lembaga sipil, nama Jokowi menjadi presiden sipil serta bukan sisi dari Orde Baru akan tercoreng.

“Penduduk akan menampik sebab memandang itu kemunduran reformasi TNI,” tuturnya, pun tempo hari.

Jadi ‘Humas’ Presiden Sampai Fasilitator BNPB

Tidak hanya (akan) ikut serta dalam pelbagai masalah sipil, tentara masa Jokowi pun dipakai seperti humas.

Ini tampak, contohnya, saat Jokowi minta tentara ikut serta mensosialisasikan program serta kerja pemerintah. Keinginan ini dikatakan waktu pidato di depan perwira Sekolah Staf serta Komando TNI serta Sekolah Staf serta Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 23 Agustus 2018.

“Yang terkait dengan program-program pemerintah… yang sudah banyak kita kerjakan, saya titip supaya semua perwira ikut juga mensosialisasikan,” kata Jokowi.

Dia pun minta beberapa babinsa—struktur paling rendah di tentara—membantunya mencegah hoax PKI. Beberapa babinsa disuruh menuturkan ke penduduk jika ia benar-benar tidak miliki hubungan dengan partai yang sudah dilarang semenjak 1966 itu. Yang paling baru, gagasan pelibatan 5.000 babinsa menjadi fasilitator BNPB step pascabencana.

Buat Wakil Direktur Imparsial Ghufron Mabruri, apakah yang dikerjakan Jokowi ialah bentuk abuse of power: memerintah aktor keamanan di luar pekerjaan intinya. Ghufron memandang Jokowi sudah melanggar peraturan yang telah ada sebabnya keadaan netral yang memberi dukungan pelibatan TNI belumlah ada.

“Tidak dapat sekonyong-konyong pemerintah dalam perihal ini Presiden Jokowi menggerakkan pelibatan tentara di luar pekerjaan intinya,” tuturnya.

Mabes TNI menyanggah tengah berusaha kembali pada dwifungsi—posisi yang pasti menguntungkan mereka. Kepala Puspen TNI Mayor Jenderal Sisriadi menjelaskan riwayat dwifungsi sudah tuntas saat Soeharto jatuh pada 1998 kemarin.

“Waktu reformasi kami alami transformasi. Jadi jika kembali kesana [dwifungsi] kami bingung triknya bagaimana,” tuturnya, Rabu (6/2/2019) tempo hari.

About admin